Tak dapat dipungkiri bahwa pajak dari masyarakat memiliki peran sangat besar dalam menyokong dana pembangunan di negeri ini mulai pembangunan jalan tol, belanja negara, fasilitas listrik, ataupun lainnya. Ketika seseorang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif untuk menjadi wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Fungsi dari NPWP tersebut adalah sebagai identitas wajib pajak dalam perpajakan. Bukan hanya itu saja, NPWP tersebut juga seringkali menjadi persyaratan dalam pengajuan kredit, pembuatan paspor, ataupun hal-hal lainnya.
Meski demikian, kepemilikan NPWP tersebut bisa dinonaktifkan bila yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, termasuk bila ia telah meninggal dunia, kembali ke negara asalnya untuk selamanya, ataupun penghapusan NPWP istri yang bergabung dengan suami.
Ketika memang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif sebagai wajib pajak, memang sudah seharusnya segera mengurus penghapusan NPWP untuk menghindari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak karena yang bersangkutan tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Denda administrasi tidak adanya pelaporan SPT sebesar Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1000.000 bagi wajib pajak badan.
Lantas, siapa saja yang dapat mengajukan penghapusan NPWP? Untuk menghapus NPWP haruslah dilakukan oleh wajib pajak dengan mendatangi kantor pajak dan pengajuan ini akan dikabulkan bila telah memenuhi salah satu syarat penting berikut ini.
- Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak memiliki warisan yang ditinggalkan.
- NPWP istri yang ikut suami digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Warisan yang belum terbagi kedudukan sebagai subjek pajak, apabila warisan telah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
- PNS/POLRI/TNI yang pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- Karyawan ataupun pegawai dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Mantan bendahara pemerintah atau proyek
- Telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia selamanya.
- Memiliki lebih dari satu kode NPWP maka dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
- Wajib pajak badan yang dibubarkan secara resmi
- Bentuk usaha tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai BUT
- Anak belum dewasa yang telah memiliki NPWP
- Wajib pajak tertentu selain perseroan terbatas dengan status non efektif yang tak memiliki kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
Wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif maka sebaiknya segera mengurus permohonan penghapusan NPWP. Cara menghapus atau menonaktifkan NPWP sama dengan cara mencabut status pengusaha kena pajak. Ada beberapa dokumen yang disyaratkan dan wajib untuk disiapkan. Pastikan untuk melengkapi semua dokumen persyaratan tersebut ketika ingin mengajukan penghapusan NPWP baik yang dilakukan secara online maupun offline.
Dari Cara Anda membaca sejauh ini, Menunjukkan Anda begitu Tertarik bisnis kami. Dengan segera bergabung di waktu yang TERBAIK seperti sekarang ini maka akan jadi Sebuah Peluang dan Impian anda akan semakin dekat diraih. Jika tidak hanya akan menjadi sebuah Pengumuman saja.
