Bagi kalian yang merupakan peserta BPJS Mandiri, mungkin sekarang sedang berkeluh kesah akan naiknya iuran BPJS yang keunikannya menjadi 100% ini. Apalagi situasi Negara kita sedang hancur. Virus Corona sedang mewabah, sumber pendapatan terganggu, tidak selancar dulu, namun pemerintah malah menaikan biaya iuran BPJS. Kalian pasti kesal bukan. Iuran yang semual untuk kelas I sebesar Rp.80rb, kelas II sebesar Rp.50 ribu dan kelas III sebesar Rp.25 ribu, kini menjadi Rp.160 ribu untuk kelas I, Rp.110 ribu untuk kelompok II, serta Rp.42 ribu untuk kelas III. Akibatnya,banyak masyarakat ingin turun kelas karena kebijakan tersebut.
BPJS mengalami Defisit berlebih
Menurut sumber yang diperoleh dari CNBC Indonesia, defisit anggaran BPJS ini sangat besar. Mulai dari tahun 2014 hingga sekarang defisitnya sudah mencapai 77 triliun. Defisit tersebut berasal dari keterlambatan iuran yang dibayar masyarakat dan denda BPJS ketika terlambat bayar ke Rumah Sakit. Selain itu, dilansir dari CNBC Indonesia masyarakat tidak melanjutkan untuk membayar iuran BPJS saat dirasa mereka sudah tidak terlalu membutuhkannya dengan kata lain mereka hanya akan membayar ketika sedang sakit. Hal tersebut adalah penyebab defisitnya anggaran untuk BPJS yang menyebabkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani berencana untuk menaikkan iuran dengan maksud mencegah defisit yang berlebih.
Menaikan Iuran BPJS tidak di setujui oleh MA
Kenaikan Iuran BPJS ini ditolak oleh MA karena dinilai terlalu memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b,c,d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Akibatnya Mahkamah Agung memutuskan untuk kembali menurunkan tariff BPJS Kesehatan, yang seharusnya aturan baru tersebut telah keluar pada awal Maret yang telah dibacakan oleh Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar pada 27 Februari 2020. Namun, sampai sekarangpun belum ada perpres baru yang merevisi. Menurut Sri Mulyani sendiri, pembatalan kenaikan iuran tersebut bisa membuat kelanjutan program BPJS menjadi terancam. Namun pihak BPJS, bagaimanapun nanti hasilnya akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Meskipun iuran batal dinaikan, berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat pelayanan harus tetap ditingkatkan.
Apakah uang orang yang sudah terlanjur membayar saat iuran mengalami kenaikan akan dikembalikan?
Humas BPJS mengatakan bahwa, pada prinsipnya pihak BPJS akan mengikuti program resmi dari pemerintah dan mengedepankan hak peserta BPJS. Uang yang telah dibayarkanpun akan dikembalikan dan pilihan pengembalian tersebut bisa berupa saldo untuk iuran selanjutnya. Namun, bisa saja tidak dikembalikan. Semua tergantung dari keputusan MA dan hingga sekarang belum ada keputusan resmi.
Dari Cara Anda membaca sejauh ini, Menunjukkan Anda begitu Tertarik bisnis kami. Dengan segera bergabung di waktu yang TERBAIK seperti sekarang ini maka akan jadi Sebuah Peluang dan Impian anda akan semakin dekat diraih. Jika tidak hanya akan menjadi sebuah Pengumuman saja.
